by

Aturan Pemblokiran Ponsel BM via IMEI Batal Diteken 17 Agustus, Ini Alasannya

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementarian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan kebijakan pemblokiran ponsel ilegal atau black market (ponsel BM) di Indonesia.

Adapun pemblokiran ini didasarkan pada validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Rencananya, aturan iniakan diteken bersamaan dengan Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus, tapi dari informasi terbaru rencana itu batal.

Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail, penandatangan memang tidak dilakukan hari ini.

Dia mengatakan penandatangan peraturan pemblokiran ponsel ilegal via IMEI tersebut harus dilakukan di hari kerja, sedangkan hari ini libur. Lebih lanjut dia juga mengatakan belum dapat memastikan kapan aturan ini akan diteken.

“Waktu pasnya belum bisa dipastikan karena masih menunggu kesiapan bapak menteri yang akan tandatangan,” tuturnya.

Hal senada juga dituturkan oleh Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Janu Suryanto.

Janu menuturkan, penandatangan masih menunggu waktu para menteri untuk bertemu. Sementara pihaknya sendiri saat ini masih terus melakukan pengembangan sistem untuk mendukung pemblokiran ponsel ilegal via IMEI ini.

“Saya kerja keras untuk mengembangkan sistemnya,” tutur Janu saat dihubungi via pesan teks, Sabtu (17/8/2019).

Untuk diketahui, sistem yang akan digunakan nantinya bernama Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *